6 December 20180 Komentar
Ditulis oleh admin

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARENGAN

KABUPAEN TUBAN TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Parengan khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama lima tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

  1. Arah pelayanan yang akan dikembangan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
  2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

  1. Landasan Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daera;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. PeraturanPresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2023;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah KabupatenTuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban.   
  1. Maksud dan Tujuan
    1. Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Parengan, Penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

  1. Tujuan

Meningkatkan Kinerja Kecamatan Parengan dalam melaksanakan tugas pook dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabuaten Tuban.

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra OPD Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I.     PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II.    GAMBARAN PELAYANAN OPD

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
  2. Sumber Daya OPD
  3. Kinerja Pelayanan OPD
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III.   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
  2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakul Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis
  5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV.   VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Visi dan Misi OPD
  2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
  3. Strategi dan Kebijakan OPD

   BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DA PENDANAAN INDIKATIF

  1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan
  2. Indikator Kinerja
  3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.  PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Parengan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang uraian tugas fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan BupatiNomor : 69 Tahun 2016  tanggal 27 Oktober 2016. Adapun susunan organisasi kecamatan terdiri atas :  

  1. Camat;
  2. Sekretariat Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  7. Seksi Pelayanan Umum.

      

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

  1. Camat
  1. Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah erja tertentu dan dipimpin seorang camat;
  2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A;
  3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seretaris Daerah;
  4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  7. Membina dan mengwasi penyelenggaraan kegitan desa dan kelurahan;
  8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  10. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
  11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  12. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada bupati;
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.  
  1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

  1. Sekretaris Camat
  2. Tugas

Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

  1. Fungsi
  1. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
  3. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
  4. Pelaksanaan tugas-tugas ketatalaksanaan dan keprotokolan;
  5. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;
  6. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  7. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  8. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
  9. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
  10. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
  11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  12. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada camat;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi dan mengkoordinasikan SubBagian Umum dan Sub Bagian Program dan Pelaporan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Adapun tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian adalah sebagai berikut :